SAMARINDA – Di saat banyak daerah mulai merasakan tekanan fiskal akibat penurunan transfer pusat dan pemangkasan anggaran nasional, Kalimantan Timur justru masih mampu menjaga capaian pembangunan manusianya tetap tinggi.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kaltim tahun 2025 tercatat berada di angka 79,39 persen. Angka itu menempatkan Kaltim sebagai salah satu daerah dengan kualitas pembangunan manusia tertinggi di tingkat nasional.
Capaian tersebut bukan sekadar statistik. Di balik angka itu, terdapat gambaran tentang akses pendidikan, layanan kesehatan, daya beli masyarakat, hingga kualitas hidup warga yang masih mampu dipertahankan di tengah kondisi keuangan yang tidak mudah.
Situasi fiskal saat ini memang sedang menekan banyak daerah. Pemangkasan APBN dari pemerintah pusat ikut berdampak pada ruang gerak anggaran di daerah. Kondisi itu membuat banyak program pembangunan harus disesuaikan, bahkan tidak sedikit daerah yang mulai menahan belanja prioritas.
Namun di tengah tekanan tersebut, Kaltim masih mampu menjaga indikator pembangunan manusianya tetap berada pada level tinggi.
Mantan Anggota DPRD Kaltim, Zain Taufik Nurhoman menilai capaian itu layak diapresiasi. Menurutnya, tidak semua keberhasilan pembangunan bisa sepenuhnya diklaim oleh pemerintah yang sedang berkuasa saat ini karena pembangunan merupakan proses panjang lintas periode.
Meski begitu, ia menilai mempertahankan capaian pembangunan di tengah tekanan fiskal justru menjadi tantangan tersendiri.
“Tidak selamanya pemerintah yang sedang menjabat bisa langsung mengklaim itu murni keberhasilan mereka. Karena pembangunan itu berproses dari pemerintahan sebelumnya juga. Tapi dalam kondisi sekarang, bisa mempertahankan IPM tetap tinggi saja sudah cukup bagus,” ujarnya.
Ia menambahkan, kondisi fiskal daerah saat ini memang tidak sedang ideal. Penurunan APBN dan kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat membuat banyak daerah harus bekerja lebih keras menjaga stabilitas pembangunan.
Karena itu, menjaga IPM tetap tinggi dinilai bukan pekerjaan ringan. Sebab ketika fiskal melemah, biasanya sektor yang paling cepat terdampak adalah layanan publik, pendidikan, kesehatan, hingga daya beli masyarakat.
IPM sendiri menjadi salah satu indikator utama untuk mengukur kualitas pembangunan manusia. Semakin tinggi nilainya, semakin baik pula kualitas hidup masyarakat di suatu daerah.
Bagi Kaltim, mempertahankan angka IPM di level tinggi menjadi sinyal bahwa fondasi pembangunan daerah masih cukup terjaga, meski tekanan ekonomi dan fiskal terus menghantui pemerintah daerah dalam beberapa waktu terakhir. [Adv]
