Samarinda — Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud menegaskan komitmennya untuk terus melindungi dan memperkuat kesejahteraan tenaga pendidik di Bumi Etam. Salah satu langkah strategis yang menjadi prioritas adalah jaminan keberlanjutan insentif bagi 23 ribu guru non-ASN di seluruh kabupaten/kota.
Dalam pernyataannya, Rudy memastikan bahwa insentif tersebut aman, tidak akan dipangkas, dan akan tetap dibayarkan hingga akhir masa jabatannya.
“Guru adalah pondasi utama pembangunan manusia Kaltim. Saya pastikan insentif untuk guru non-ASN tetap berjalan, tidak ada pengurangan, dan tidak akan dihentikan sampai masa jabatan saya selesai. Itu komitmen saya,” tegasnya di Samarinda.
Insentif Tetap Jadi Prioritas Anggaran Pendidikan Kaltim
Saat ini, jumlah guru non-ASN di Kaltim mencapai sekitar 23 ribu orang, tersebar di jenjang PAUD, SD, SMP, SMA/SMK, hingga pendidikan nonformal. Insentif yang mereka terima berasal dari APBD Kaltim sebagai bentuk penguatan kesejahteraan dan pengganti kekosongan formasi.
Rudy menyebut anggaran pendidikan tidak boleh hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi harus menyentuh langsung kesejahteraan SDM pendidikan.
“Kami ingin guru merasa aman dan fokus mengajar. Kalau kesejahteraan mereka terganggu, mutu pendidikan ikut turun. Karenanya insentif ini wajib dilindungi,” ujar Rudy.
Kaltim Dorong Kualitas Guru di Era Bonus Demografi & IKN
Selain menjamin insentif, Rudy menegaskan bahwa peningkatan kapasitas guru merupakan agenda besar Pemprov Kaltim dalam mempersiapkan bonus demografi dan migrasi besar-besaran ke Ibu Kota Nusantara (IKN).
Rencana pemerintah meliputi:
- Pelatihan kompetensi guru berbasis digital dan teknologi pembelajaran
- Program beasiswa peningkatan kualifikasi
- Pelatihan kurikulum vokasi yang mendukung kebutuhan tenaga kerja IKN
- Pemetaan sebaran guru untuk pemerataan layanan pendidikan
“IKN akan membawa jutaan peluang baru. Guru harus menjadi pilar yang menyiapkan anak-anak kita agar mampu bersaing,” kata Rudy.
Insentif Tidak Boleh Terlambat, Pengawasan Diperketat
Rudy menginstruksikan seluruh OPD terkait untuk memastikan pembayaran insentif dilakukan tepat waktu setiap bulan, serta memperketat pengawasan agar tidak ada pungutan atau penyimpangan dalam proses distribusinya.
“Saya tidak ingin ada laporan insentif terlambat atau dipotong. Laporkan langsung kalau ada masalah. Pemerintah provinsi harus hadir penuh untuk guru-guru kita,” tegasnya.
Kolaborasi dengan Kabupaten/Kota
Pemprov Kaltim juga berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota agar insentif provinsi dapat menjadi tambahan penghasilan yang memperkuat insentif daerah.
Upaya ini dianggap penting mengingat sebagian besar guru non-ASN adalah tenaga yang menopang pelayanan pendidikan di sekolah pedalaman, pesisir, dan kawasan terpencil. [zk/adv diskominfo kaltim]
