Samarinda — Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudi Mas’ud menegaskan komitmennya untuk memperkuat pemberdayaan UMKM dan ekonomi kerakyatan sebagai fondasi utama pertumbuhan ekonomi daerah. Menurutnya, pembangunan Kaltim tidak boleh hanya bertumpu pada sektor tambang dan migas, tetapi harus memberi ruang lebih luas bagi pelaku usaha kecil sebagai motor ekonomi rakyat.
“UMKM adalah tulang punggung ekonomi masyarakat. Kita ingin pelaku UMKM di Kaltim naik kelas, berdaya saing, dan menjadi bagian dari rantai ekonomi besar termasuk IKN. Pemerintah akan memfasilitasi hingga ekonomi rakyat benar-benar kuat,” tegas Rudi di Samarinda.
350 Ribu UMKM Jadi Pilar Ekonomi Kaltim
Data Dinas Koperasi dan UMKM Kaltim mencatat terdapat lebih dari 350 ribu UMKM di seluruh kabupaten/kota. Meski jumlahnya besar, sebagian di antaranya masih menghadapi kendala modal, pemasaran, hingga akses teknologi.
Rudi menilai bahwa kesenjangan kapasitas inilah yang harus diintervensi pemerintah secara serius.
“Banyak UMKM kita punya potensi besar, tapi belum punya akses modal dan teknologi. Pemerintah hadir untuk memastikan mereka tidak berjalan sendiri,” ujarnya.
Program Prioritas Pemprov Kaltim untuk UMKM
Gubernur Rudi Mas’ud menyiapkan serangkaian program yang akan dieksekusi secara bertahap untuk memperkuat sektor UMKM dan ekonomi kerakyatan:
1. Fasilitasi Modal Usaha Bunga Ringan
Pemprov akan memperluas:
- pinjaman modal usaha dengan bunga rendah,
- kredit tanpa agunan untuk usaha mikro,
- bantuan peralatan produksi untuk UMKM baru.
Pada 2024, lebih dari 12.000 UMKM telah menerima akses pembiayaan dari berbagai skema pemerintah.
2. Digitalisasi UMKM di Seluruh Kabupaten/Kota
Rudi mendorong pelaku UMKM masuk ke sistem digital:
- pelatihan pemasaran digital,
- integrasi dengan marketplace,
- pendampingan branding dan kemasan,
- inisiasi katalog digital produk UMKM Kaltim.
“Jika UMKM bisa masuk ke ekosistem digital, maka mereka bisa menjual produk bukan hanya di Kaltim, tapi seluruh Indonesia hingga luar negeri,” kata Rudi.
3. Pembangunan Sentra UMKM dan Rumah Produksi Bersama
Pemprov menargetkan pembangunan:
- sentra kuliner modern,
- pusat kerajinan,
- rumah produksi bersama (RPB) di kabupaten/kota,
- serta revitalisasi pasar rakyat.
Fasilitas ini menjadi ruang bagi UMKM untuk berproduksi, berpromosi, dan memperluas jaringan usaha.
4. Kemitraan UMKM dengan Proyek IKN
Dengan hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN), peluang pasar bagi UMKM Kaltim terbuka lebar.
Pemprov menyiapkan:
- kurasi produk UMKM untuk masuk rantai pasok IKN,
- kerja sama dengan BUMN dan perusahaan besar,
- sertifikasi standar mutu agar produk lokal dapat bersaing.
“IKN bukan hanya tentang pembangunan fisik, tapi peluang ekonomi rakyat. Kita harus memastikan UMKM Kaltim menikmati manfaatnya,” jelas Rudi.
Ekonomi Kerakyatan Jadi Fokus: Desa Harus Mandiri
Selain UMKM, ekonomi kerakyatan menjadi fokus utama Rudi Mas’ud. Ia mendorong desa-desa di Kaltim memiliki:
- BUMDes yang aktif,
- produk unggulan desa,
- program pemberdayaan petani dan nelayan,
- akses internet untuk mendukung ekonomi digital desa.
Saat ini terdapat 841 desa/kelurahan di Kaltim, namun masih banyak yang belum memiliki kegiatan usaha produktif secara berkelanjutan.
“Pembangunan ekonomi bukan hanya di kota besar. Desa-desa harus menjadi pusat kegiatan ekonomi baru,” tegasnya.
Kolaborasi Pemerintah dan Pelaku Usaha
Rudi menegaskan bahwa pemberdayaan UMKM tidak dapat dilakukan oleh pemerintah saja. Ia mendorong:
- kolaborasi dengan perbankan,
- perusahaan swasta,
- perguruan tinggi,
- dan komunitas UMKM.
“Kita butuh kerja sama yang kuat agar UMKM tidak hanya bertahan, tapi mampu tumbuh pesat,” katanya. [zk/adv diskominfo kaltim]
