SAMARINDA – Pembangunan terus berjalan dengan berbagai proyek besar dan megah. Gedung pemerintahan berdiri, infrastruktur dibangun, dan kawasan inti mulai dipersiapkan sebagai wajah baru ibu kota negara.
Namun di balik geliat pembangunan itu, muncul satu kekhawatiran besar dari daerah penyangga di .
Tim Ahli Gubernur Kaltim, , mengatakan selama ini Gubernur dan Wakil Gubernur terus menyuarakan kepentingan masyarakat Kaltim dalam pembangunan IKN.
Menurutnya, jangan sampai pembangunan IKN hanya menghadirkan kemegahan di kawasan inti, sementara daerah penyangga di sekitarnya justru masih menghadapi ketimpangan pembangunan.
“Jangan sampai IKN megah dan mewah, tapi begitu keluar dari kawasan itu justru menemukan ketimpangan di wilayah penyangga yang notabene adalah daerah dan masyarakat Kaltim,” ujarnya.
Pernyataan itu menggambarkan kekhawatiran yang selama ini berkembang di masyarakat. Sebab Kaltim bukan hanya lokasi berdirinya IKN, tetapi juga daerah yang akan menerima dampak langsung dari perpindahan ibu kota negara.
Mulai dari arus urbanisasi, tekanan infrastruktur, kebutuhan layanan publik, hingga perubahan ekonomi sosial akan dirasakan oleh daerah-daerah sekitar IKN.
Karena itu, Rusman menilai konsep “daerah penyangga” tidak boleh dimaknai sebagai wilayah yang hanya menopang kebutuhan ibu kota tanpa mendapatkan penguatan pembangunan.
Menurutnya, jika Kaltim disebut sebagai daerah penyangga IKN, maka kawasan penyangga justru harus diperkuat terlebih dahulu agar mampu menopang pertumbuhan ibu kota baru secara seimbang.
“Jangan sampai yang disangga malah lebih kuat dibanding penyangganya,” katanya.
Ia menilai pembangunan harus berjalan paralel antara kawasan inti IKN dan wilayah sekitar. Infrastruktur jalan, pendidikan, kesehatan, ekonomi masyarakat hingga kualitas sumber daya manusia di daerah penyangga harus ikut ditingkatkan.
Sebab keberhasilan IKN tidak hanya diukur dari megahnya gedung pemerintahan atau modernnya kawasan inti, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat lokal di Kaltim ikut merasakan manfaat pembangunan tersebut.
Jika ketimpangan terjadi, maka dikhawatirkan akan muncul jurang sosial antara kawasan inti ibu kota dengan masyarakat di sekitarnya.
Karena itu, Pemprov Kaltim disebut terus mendorong agar pembangunan IKN tidak melupakan kepentingan daerah dan warga lokal yang selama ini menjadi bagian utama dari wilayah penyangga ibu kota negara baru. [Adv]
