SAMARINDA – Program Gratispol yang diluncurkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur belakangan ramai menjadi perbincangan publik. Mulai dari mekanisme pelaksanaan, sasaran penerima, hingga kesiapan teknis di lapangan menjadi bahan diskusi di tengah masyarakat.
Namun di balik berbagai kritik dan perdebatan itu, Tim Ahli Gubernur Kaltim, Rusman Yakub menilai satu hal penting justru sudah selesai diperdebatkan: keberadaan program Gratispol itu sendiri.
Menurutnya, mayoritas publik sebenarnya mendukung program tersebut karena dinilai menyentuh kebutuhan masyarakat. Karena itu, perdebatan yang muncul selama ini lebih banyak berada pada tataran teknis pelaksanaan.
“Kalau soal programnya, saya kira semua sudah sepakat. Publik juga menginginkan adanya program Gratispol ini. Yang diperdebatkan sekarang lebih pada aspek teknis,” ujarnya.
Rusman mengatakan, dalam setiap kebijakan besar pasti akan muncul dinamika di lapangan. Terlebih program yang menyangkut kepentingan masyarakat luas biasanya membutuhkan proses penyesuaian agar implementasinya benar-benar tepat sasaran.
Karena itu, ia menilai kritik yang muncul seharusnya dilihat sebagai bagian dari upaya memperbaiki kebijakan, bukan semata-mata dianggap sebagai serangan terhadap pemerintah.
Menurutnya, Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji juga sangat terbuka menerima masukan dari masyarakat.
“Kalau ada masalah teknis, ayo kita perbaiki bersama. Pak gubernur dan pak wakil gubernur sangat terbuka menerima kritik dan koreksi supaya program ini bisa lebih baik,” katanya.
Ia menegaskan, tidak ada kebijakan publik yang langsung sempurna ketika dijalankan. Dalam praktiknya, selalu ada kendala teknis, penyesuaian administrasi, hingga persoalan implementasi di lapangan yang perlu dibenahi secara bertahap.
Karena itu, Rusman mengajak semua pihak untuk ikut mengawal program tersebut secara konstruktif agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
“Namanya kebijakan publik tidak mungkin langsung sangat bagus. Pasti ada kekurangan teknis. Tapi itu bukan alasan untuk menghentikan programnya. Yang penting bagaimana kita sama-sama memperbaiki,” ujarnya.
Menurutnya, yang paling penting saat ini adalah memastikan tujuan utama Gratispol tetap berjalan, yakni membantu masyarakat dan memperluas akses pelayanan yang lebih merata.
Di tengah dinamika tersebut, pemerintah daerah disebut tetap membuka ruang evaluasi agar pelaksanaan program Gratispol bisa terus disempurnakan sesuai kebutuhan masyarakat di lapangan. [Adv]
