Samarinda – Yayasan Mitra Hijau (YMH) menggelar Focus Group Discussion.(FGD) bersama media yang digelar di Caffe Satu Kata pada Kamis (23/4).
FGD jni menyoroti berbagai tantangan dalam implementasi transisi energi berkeadilan di Indonesia, khususnya di wilayah Kalimantan Timur dan Sumatra Selatan.
Koordinator Proyek Yayasan Hijau, Dicky Edwin Hindarto, dalam paparannya menegaskan bahwa transisi energi tidak hanya berkaitan dengan perubahan teknologi, tetapi juga menyangkut aspek sosial, ekonomi, dan kebijakan yang saling terhubung.
Menurut Dicky, salah satu tantangan utama adalah rendahnya koherensi kebijakan.
Ia menjelaskan bahwa kerangka pembangunan rendah karbon memang telah mulai diarusutamakan di tingkat nasional, namun belum didukung kebijakan lintas sektor yang komprehensif, seperti di bidang ketenagakerjaan, lingkungan, dan energi.
Di tingkat daerah, kebijakan tersebut dinilai masih sebatas penerjemahan tanpa implementasi yang kuat.
Selain itu, dialog sosial terkait transisi energi berkeadilan juga dinilai masih terbatas.
Hingga kini, belum tersedia platform efektif yang mampu mempertemukan para pemangku kepentingan, baik di tingkat nasional maupun daerah.
“Pemahaman tentang perubahan iklim dan transisi berkeadilan juga masih rendah dan belum merata, baik di kalangan pemerintah, pelaku usaha, maupun pekerja, khususnya di sektor pertambangan,” ujar Dicky.
Ia juga menyoroti belum adanya kebijakan keterampilan yang mengarusutamakan pekerjaan hijau.
Menurutnya, hingga saat ini belum tersedia pemetaan komprehensif terhadap kelompok masyarakat yang terdampak langsung oleh transisi energi, seperti pekerja di sektor batu bara.
Dalam diskusi tersebut juga mengemuka bahwa keterlibatan pemangku kepentingan non tripartit seperti perempuan, pemuda, akademisi, sektor non batu bara, komunitas, dan lembaga swadaya masyarakat masih sangat terbatas.
Dicky menambahkan bahwa ketergantungan terhadap batu bara masih menjadi persoalan utama, mengingat sektor ini merupakan salah satu penyumbang emisi terbesar dalam beberapa tahun terakhir.
Ia menilai, pemerintah daerah perlu memiliki kapasitas dan fokus lebih besar dalam merespons isu transisi energi.
“Kalau bicara transisi energi, seharusnya ada kesiapan dari kepala daerah dan pemangku kebijakan untuk fokus pada isu ini. Namun, realitanya masih banyak yang belum menjadikannya prioritas,” katanya.
Dalam FGD tersebut juga dipaparkan pentingnya pengembangan strategi komunikasi yang efektif untuk mendukung transisi energi berkeadilan.
Strategi ini bertujuan meningkatkan kesadaran di semua tingkatan, menjembatani kebijakan dengan kebutuhan masyarakat, serta memastikan pesan tersampaikan dengan baik kepada seluruh pemangku kepentingan. (Akmal)
