SAMARINDA – Maraknya alat peraga kampanye (algaka) terpasang sebelum memasuki masa kampanye di sejumlah ruas jalan, menjadi atensi tersendiri bagi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Samarinda untuk menggencarkan penertibannya.
Diketahui saat ini, banyak pemasangan algaka yang tidak patuh dalam membayar pajak dan pemasangannya pun tak sesuai dengan peraturan walikota (perwali) Nomor 34 tahun 2023 tentang perubahan atas perwali nomor 12 tahun 2020 tentang penyelenggaraan, perizinan dan penataan reklame.
Pemkot Samarinda melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Samarinda juga telah mengatur tentang pemasukan pajak algaka, melalui Perwali Nomor 39 tahun 2023 tentang perubahan kedua atas perwali Kota Samarinda Nomor 44 tahun 2011 tentang Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Nilai Sewa Reklame dalam Wilayah Kota Samarinda.
Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, Laila Fatihah mengatakan aturan tersebut dianggap tak mementingkan retribusi reklame yang seharusnya diperhatikan oleh Pemkot Samarinda.
Menurut Politikus PPP itu, jika Pemkot Samarinda ingin menertibkan algaka, harusnya juga dapat menertibkan beberapa reklame yang tak mengantongi izin. Ia menyatakan hingga saat ini koordinasi antar instansi yang memungut pajak dan retribusi masih tidak sinkron.
“Dari data yang saya dapat, ada 4.121 reklame yang berizin hanya ada 20 titik. Makanya bahasa tebang pilih yang kami maksud ini adalah koordinasi antar OPD seperti apa, kenapa hanya tidak membayar pajak saja yang ditertibkan,” kata Laila, Rabu (18/10/2023).
Pasalnya, dalam perwali 39 tahun 2023, justru Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPTSP) Kota Samarinda tidak dilibatkan.
“Bagaimana dengan reklame yang tidak berizin, banyak loh yang besar-besar dan itu di luar dari 20 reklame yang sudah berizin. Kenapa tidak diturunkan juga, apa harus menunggu diturunkan sendiri oleh pemiliknya,” tutupnya. [Ama/ADV Samarinda]
