SAMARINDA — Alasan minimnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang disampaikan Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud terkait aktivitas jasa pandu di Muara Berau dan Muara Jawa menarik untuk diuji.
Hasanuddin menilai aktivitas di dua titik tersebut menghasilkan perputaran uang besar, tetapi belum memberikan kontribusi yang sebanding kepada daerah.
Pertanyaannya kemudian sederhana: mengapa kritik yang sama tidak diarahkan kepada bisnis jasa pandu di Teluk Balikpapan?
Di Teluk Balikpapan, bisnis jasa pandu sebelumnya melibatkan Perumda Manuntung Sukses yang disebut memberikan kontribusi PAD kepada daerah.
Namun, perusahaan daerah tersebut kemudian keluar dari bisnis. Pengelolaannya beralih kepada PT Mandar Ocean Indonesia, yang disebut memiliki keterkaitan dengan keluarga Mas’ud.
Di sinilah narasi PAD menjadi problematis.
Jika persoalannya benar-benar tentang minimnya PAD, maka prinsip yang sama semestinya berlaku terhadap seluruh bisnis perairan Kaltim.
Termasuk mempertanyakan mengapa perusahaan daerah yang sebelumnya ikut menghasilkan pemasukan bagi daerah justru tidak lagi berada di dalam bisnis tersebut.
Dari DAS ke bisnis perairan
Pertanyaan yang lebih besar muncul ketika melihat posisi Hasanuddin di FORDAS Kaltim.
Hasanuddin dilantik sebagai Ketua FORDAS periode 2025-2030 oleh adiknya, Gubernur Kaltim Rudi Mas’ud
Mandat utama forum tersebut berkaitan dengan pengelolaan dan kelestarian daerah aliran sungai, konservasi, edukasi lingkungan, serta mendorong kolaborasi dalam menjaga DAS dari hulu hingga hilir.
Namun, setelah pelantikan, isu yang dibawa Hasanuddin justru bergerak cepat ke persoalan ekonomi perairan.
Muara Berau dan Muara Jawa menjadi sasaran sorotan.
Aktivitas ship to ship (STS), jasa pandu dan perputaran ekonomi di kawasan tersebut kemudian masuk ke dalam narasi PAD.
Perubahan fokus ini layak dicermati.
Sebab, dari perspektif publik, pertanyaannya bukan lagi sekadar apakah aktivitas di perairan memberikan PAD atau tidak.
Pertanyaannya adalah: mengapa hanya titik-titik tertentu yang menjadi sasaran perhatian?
Jika FORDAS memiliki kepentingan menjaga DAS secara menyeluruh, publik tentu berharap seluruh aktivitas yang berdampak terhadap perairan Kaltim mendapat perhatian dengan ukuran yang sama.
Termasuk Teluk Balikpapan.
Apalagi di kawasan tersebut terdapat sejarah keterlibatan perusahaan daerah dalam bisnis jasa pandu yang kemudian berakhir dengan keluarnya Perumda Manuntung Sukses.
Apakah PAD hanya pintu masuk?
Di titik ini, muncul dugaan bahwa persoalan PAD mungkin bukan satu-satunya kepentingan di balik sorotan Hasanuddin.
Bisa saja terdapat agenda yang lebih besar: mendorong perubahan tata kelola dan penguasaan terhadap bisnis strategis di perairan Kaltim.
Dugaan tersebut belum dapat disebut sebagai fakta.
Tetapi indikasinya layak diuji melalui tindakan dan kebijakan yang muncul setelah Hasanuddin memimpin FORDAS.
Sebab bisnis jasa pandu, tunda, STS dan aktivitas pelabuhan bukan bisnis kecil. Kapal datang dan pergi setiap hari. Jasa dibutuhkan terus-menerus.
Artinya, terdapat sumber pendapatan yang berulang.
Jika pengelolaan bisnis tersebut berada di tangan perusahaan daerah, sebagian manfaat ekonominya berpotensi kembali kepada daerah.
Sebaliknya, jika pengelolaannya berpindah ke perusahaan swasta, pertanyaan mengenai siapa yang menikmati manfaat ekonomi menjadi semakin penting.
Ada target tertentu?
Karena itu, muncul pertanyaan apakah sorotan Hasanuddin terhadap Muara Berau dan Muara Jawa murni merupakan perjuangan meningkatkan PAD atau bagian dari upaya membangun pengaruh terhadap bisnis di dua kawasan tersebut.
Apalagi isu yang dibawa setelah pelantikan FORDAS menunjukkan pergeseran yang cukup jelas: dari menjaga DAS dari hulu hingga hilir, menuju pembicaraan mengenai STS, jasa pandu, Muara Berau, Muara Jawa dan PAD.
Rangkaian isu tersebut setidaknya menunjukkan adanya perhatian khusus terhadap aktivitas ekonomi di titik-titik tersebut.
Jika nantinya FORDAS mendorong perubahan pengelolaan, regulasi, kelembagaan atau skema bisnis di kawasan tersebut, maka arah geraknya akan semakin mudah dibaca.
Apakah tujuan akhirnya benar-benar memperbesar PAD?
Atau ada agenda untuk menggeser siapa yang menguasai bisnis strategis di perairan Kaltim?
Publik menunggu pembuktian
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan tidak cukup dilihat dari seberapa keras kritik terhadap minimnya PAD.
Yang harus dilihat adalah hasil akhirnya.
Apakah uang yang masuk ke kas daerah benar-benar bertambah?
Apakah perusahaan daerah mendapatkan kembali ruang dalam bisnis strategis tersebut?
Atau justru terjadi perubahan penguasaan bisnis dari satu kelompok usaha kepada kelompok usaha lainnya?
Pertanyaan inilah yang membuat langkah Hasanuddin sebagai Ketua FORDAS menarik untuk dicermati.
Sebab FORDAS memiliki mandat menjaga DAS dan lingkungan.
Sementara Hasanuddin kini membawa isu PAD dan bisnis perairan ke dalam forum tersebut.
Jika kedua agenda itu bertemu, publik berhak memastikan bahwa kepentingan lingkungan dan keuangan daerah tetap menjadi tujuan utama, bukan sekadar pintu masuk menuju perebutan kendali bisnis perairan Kaltim. [*]
