BALIKPAPAN – Masuknya PT Mandar Ocean Indonesia ke bisnis jasa maritim di Teluk Balikpapan menyisakan pertanyaan besar tentang keberpihakan kekuasaan di Kota Balikpapan.
Di satu sisi, ada Perumda Manuntung Sukses sebagai badan usaha milik pemerintah daerah yang seharusnya diperkuat untuk menghasilkan pendapatan bagi daerah.
Di sisi lain, muncul perusahaan swasta yang mengambil ruang dalam bisnis jasa kepelabuhanan dan kemaritiman di Teluk Balikpapan.
Dalam situasi seperti ini, DPRD Balikpapan seharusnya menjadi institusi yang paling kritis: mengawasi kebijakan wali kota, menguji alasan restrukturisasi Perumda, serta memastikan aset dan peluang bisnis daerah tidak berpindah kepada kelompok tertentu tanpa alasan yang transparan.
Namun pertanyaannya: seberapa keras fungsi pengawasan itu dijalankan?
Pertanyaan tersebut menjadi semakin sensitif karena Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri, memiliki hubungan keluarga dengan keluarga Mas’ud. Pemberitaan detik menyebut Alwi sebagai sepupu Rudy Mas’ud, sementara Rudy merupakan kakak Rahmad Mas’ud.
Hubungan keluarga tentu bukan bukti bahwa seseorang menyalahgunakan kewenangan.
Tetapi dalam politik dan tata kelola pemerintahan, hubungan keluarga dengan kepala daerah menciptakan kebutuhan yang lebih besar terhadap transparansi, independensi dan pengawasan publik.
Apalagi ketika yang dipersoalkan adalah bisnis strategis bernilai ekonomi besar seperti jasa pandu dan tunda kapal di Teluk Balikpapan.
Karena itu, publik berhak bertanya:
Ketika Perumda Manuntung Sukses dilemahkan, apakah DPRD menjalankan fungsi kontrol secara maksimal?
Ketika peluang bisnis kemaritiman daerah berpindah kepada perusahaan swasta, siapa yang sesungguhnya memperoleh manfaat terbesar?
Dan ketika pimpinan lembaga legislatif memiliki hubungan keluarga dengan kepala daerah, seberapa independen pengawasan terhadap kebijakan eksekutif dapat berjalan?
Inilah persoalan yang lebih besar dari sekadar PT Mandar Ocean atau Perumda Manuntung Sukses.
Ini menyangkut potensi konflik kepentingan dalam konsentrasi kekuasaan keluarga.
Sebab demokrasi tidak hanya membutuhkan orang yang dipilih melalui pemilu. Demokrasi membutuhkan lembaga yang mampu saling mengawasi.
Jika eksekutif dan legislatif terlalu dekat secara politik maupun kekeluargaan, maka pertanyaan paling penting bukan lagi:
“Siapa yang berkuasa?”
Melainkan:
“Siapa yang mengawasi penguasa?”
Dan ketika fungsi pengawasan melemah pada saat bisnis daerah justru menjadi rebutan, publik berhak mencurigai adanya persoalan yang lebih besar: apakah lembaga kekuasaan masih bekerja untuk kepentingan rakyat, atau justru semakin terseret ke dalam kepentingan jaringan kekuasaan dan bisnis tertentu?
