PENAJAM PASER UTARA — Keterbatasan anggaran daerah di tengah kebijakan efisiensi tidak membuat Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menghentikan pembangunan. Pemkab PPU memilih mengubah strategi dengan mengoptimalkan anggaran daerah sekaligus lebih agresif mencari dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat.
Pendekatan tersebut oleh Pemkab PPU disebut sebagai “Mudyatnomics”, sebuah strategi pembangunan di bawah kepemimpinan Bupati Mudyat Noor yang menitikberatkan pada efisiensi anggaran dan diplomasi pembangunan ke kementerian di pemerintah pusat.
Tenaga Ahli Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (BAPELITBANG) PPU, Cakra, mengatakan Mudyatnomics lahir sebagai respons terhadap tekanan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah.
Menurutnya, strategi tersebut tidak sebatas memangkas belanja, tetapi juga mencari sumber pembiayaan lain agar pembangunan tetap berjalan.
“Mudyatnomics bukan sekadar penghematan anggaran, melainkan strategi pembiayaan pembangunan. Ketika kapasitas fiskal APBD terkoreksi akibat efisiensi, daerah tidak boleh hanya pasif menunggu. Kita harus aktif melakukan diplomasi pembangunan ke kementerian-kementerian di pusat,” ujar Cakra.
Ia menjelaskan, strategi tersebut memiliki dua pilar utama. Pertama, memastikan APBD digunakan secara tepat untuk program yang benar-benar menjadi prioritas masyarakat. Kedua, melakukan pendekatan aktif kepada pemerintah pusat untuk mendapatkan dukungan program dan anggaran APBN.
Cakra mengatakan setiap usulan yang dibawa ke kementerian harus memiliki dasar perencanaan yang kuat. Karena itu, Pemkab PPU didorong menyiapkan kajian kelayakan, data teknis, serta dokumen perencanaan yang memenuhi kriteria kesiapan program.
“Jadi bukan sekadar datang meminta anggaran. Kita datang membawa perencanaan, data dan kesiapan program. Ini yang menjadi modal dalam diplomasi pembangunan,” katanya
Menurut Cakra, posisi PPU sebagai salah satu daerah yang berada di sekitar kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi peluang yang harus dimanfaatkan untuk memperkuat konektivitas dan pembangunan daerah.
Namun, posisi strategis tersebut, kata dia, harus diterjemahkan menjadi program konkret yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
Di sisi lain, efisiensi juga dilakukan dari dalam pemerintahan. Setiap organisasi perangkat daerah (OPD) diarahkan untuk meninjau kembali program yang kurang memberikan dampak langsung kepada masyarakat, termasuk belanja yang bersifat seremonial maupun operasional yang dapat ditekan.
Dengan demikian, ruang fiskal yang tersedia dapat diarahkan kepada program yang dianggap lebih prioritas.
Diplomasi pembangunan yang dimaksud juga tidak hanya menyasar pembangunan infrastruktur. Pemkab PPU berupaya mendapatkan dukungan pemerintah pusat untuk pengembangan sumber daya manusia, pelayanan kesehatan, ketahanan pangan hingga pemberdayaan ekonomi lokal.
“Efisiensi ini adalah bentuk tanggung jawab fiskal. Tetapi efisiensi bukan berarti pembangunan berhenti. Kita harus mencari cara agar program prioritas tetap berjalan, salah satunya dengan memperkuat diplomasi pembangunan ke pemerintah pusat,” ujar Cakra.
Ia berharap pendekatan tersebut dapat membuat pembangunan PPU tetap bergerak meski ruang fiskal daerah semakin terbatas.
“Targetnya masyarakat tetap mendapatkan manfaat pembangunan tanpa APBD harus menanggung seluruh kebutuhan pembiayaan,” pungkasnya. [*]
