SAMARINDA – Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) akan membuka lowongan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dan non-ASN tahun 2024 sebanyak 2,3 juta secara bertahap.
Saat ini, Kementerian PANRB telah menerima usulan kebutuhan ASN dari berbagai instansi pusat dan daerah sebesar 1,38 juta; dan sudah ditetapkan formasinya sebanyak 1,28 juta.
Untuk kebutuhan ASN di IKN pemerintah membutuhkan sekitar 200.000 orang baik PNS maupun non-PNS. Dari jumlah itu sebagiannya pemerintah akan mengakomodir warga lokal sebagai bentuk kebijakan afirmatif.
Namun belum diketahui berapa kuota ASN dan non-ASN yang dikhususkan bagi warga lokal di Kaltim untuk ditempatkan di IKN.
Menanggapi soal itu, Ketua Bidang Politik, Kebijakan Publik dan Ketenegakerjaan Ikatan Keluarga Alumni Unmul (IKA Unmul) Viko Januardhy memberi apresiasi namun juga memberi saran.
Bagi Viko sapaan akrabnya, sebaiknya kebijakan afirmatif itu selain kuota atau jumlah, juga menyentuh tataran teknis administrasi sebagai persyaratan test ASN agar mempermudah warga Kaltim.
“Misalnya, syarat TOEFL, ini juga perlu diafirmasi atau disesuaikan. Misal syarat Toefl bagi sarjana di Kaltim minimal 425-450. Dan setelah diterima sebagai CPNS kemudian berkomitmen akan meningkatkan Toefl selama 1-2 tahun sehingga mencapai standar TOEFL 500 yang ditetapkan pemerintah,” ungkap Viko kepada awak di Samarinda, Sabtu (16/3/2024).
Viko menjelaskan penerapan syarat standar TOFEL harus melihat urgensi suatu instansi di Kementerian-Kementerian IKN atau instansi di Pemerintahan Daerah Khusus IKN dalam menopang pencapaian teknis bekerja sehari-hari.
“Apakah penggunaan bahasa Inggris sangat diperlukan atau relatif diperlukan. Kementerian Sosial misalnya mungkin berbeda dengan Kementerian Luar Negeri. Di Pemerintahan Daerah Khusus IKN, instansi yang berkenaan dengan Investasi Perizinan Asing berbeda dengan instansi yang mengurus Linmas atau Satpol PP,” terang pria yang juga Alumni Pemuda Lemhannas RI ini.
Apresiasi Afirmasi Bagi Warga Kaltim
Kendati demikian, Viko mengatakan kebijakan afirmasi bagi putera puteri Kaltim dapat mendorong antusias masyarakat Kaltim terhadap proses yang sedang berlangsung di IKN, dari persiapan, pembangunan, dan sebentar lagi tahap pemindahan serta penyelenggaraan pemerintahan di IKN.
“Afirmasi CPNS IKN bagi putera puteri Kaltim dapat mendorong peningkatan lapangan pekerjaan-mengurangi angka pengangguran serta mendorong upaya peningkatan kualitas dan output perguruan tinggi di Kaltim,” terang dia.
Viko menjelaskan serapan sarjana Perguruan Tinggi Negeri dan swasta di Kaltim dalam rekrutmen CPNS di IKN menjadi bagian sumbangsih partisipasi masyarakat Kaltim khususnya generasi muda yang akan mengalami langsung era IKN di masa mendatang.
Universitas Mulawarman (Unmul) sebagai barometer perguruan tinggi di Kaltim, setiap tahun rata-rata ‘memproduksi’ 5000 sarjana dari berbagai fakultas atau disiplin ilmu. Belum lagi ribuan sarjana dari PTN – PTS di Kaltim.
“Sementara untuk memperoleh pekerjaan bagi sarjana era sekarang cukup sulit dan kian kompetitif. Di saat bersamaan pendidikan era terkini dimaknai tidak sebatas mencerdaskan kehidupan bangsa namun juga investasi pendidikan oleh sebab di dalam pendidikan ada biaya yang dikeluarkan orang tua, subsidi pemerintah dan beasiswa,” pungas dia.
Tak lupa Viko juga mengimbau agar putera puteri Kaltim, sarjana-sarjana di Kaltim harus mempersiapkan diri dengan terbukanya peluang bekerja di IKN dalam berbagai formasi bidang melalui kebijakan afirmasi CPNS IKN.
“Peluang ini jangan disia-siakan. Selain peluang, kehadiran IKN juga sekaligus memberi tantangan terkini bagi perguruan tinggi nasional dan luar negeri yang sedang dan telah berdiri di IKN, seyogyanya PTN – PTS di Kaltim tidak lengah dalam meningkatkan standar kelulusan mahasiswa-mahasiswinya baik tugas akhir skripsi ataupun TOEFL serta kompetensi akademik lainnya,” ungkap Viko.
Bagi Viko kebijakan afirmasi bagi putera puteri Kaltim menjadi CPNS di IKN akan mendapat sambutan masyarakat, dan warga Kaltim optimis para lulusan sarjana-sarjana di Kaltim dapat berkontribusi optimal dlm kesuksesan penyelenggaraan pemerintahan di IKN.
Sebelumnya, Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas mengatakan kebijakan afirmatif atau pemberian kuota khusus untuk putra-putri terbaik di wilayah Kaltim serta mutasi pegawai ASN dari Pemda di wilayah Kaltim merupakan arahan Presiden Jokowi.
“Arahan Presiden meminta ada formasi yang dialokasikan untuk IKN, khusus untuk IKN dapat mengajukan afirmasi untuk penduduk setempat,” ungkap Azwar Anas di sela-sela Rapat Koordinasi Persiapan Pengadaan ASN Tahun 2024, Kamis (14/3/2024) di Jakarta, sebagaimana dikutip dari website resmi KemenpanRB. [*/dtn]
