Tenggarong, Kutai Kartanegar – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) menyatakan siap melaksanakan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dari pemerintah pusat. Hal ini ditegaskan oleh Asisten I Sekretariat Daerah Kukar, Akhmad Taufik Hidayat, seusai mengikuti sosialisasi secara virtual bersama Kementerian Dalam Negeri, Jumat (18/7/2025).
“Seperti yang ditegaskan Mendagri tadi, Pemerintah Daerah harus aktif dalam mendukung percepatan program MBG dan seluruh kepala daerah harus segera membentuk Satgas . Pemkab Kukar siap mendukung program Pemerintah Pusat,” ungkap Taufik Hidayat.
Program ini berada di bawah koordinasi Badan Gizi Nasional (BGN), dan daerah diinstruksikan membangun Satuan Tugas (Satgas) untuk memperkuat koordinasi teknis. Menurut Taufik, kepala daerah memiliki kewenangan penuh menentukan pimpinan Satgas, apakah Sekda atau pejabat lain dengan yang terpenting adalah “kolaborasi teknis yang efektif antara BGN dan Pemda.”
Taufik juga menekankan soal penentuan lokasi dapur sentral MBG: “Penentuan titik pun harus memperhatikan kondisi geografis, keterjangkauan, dan sebaran peserta didik. Pemkab Kukar harus menyesuaikan titik lokasi sesuai dengan geografis wilayahnya yang bisa terjangkau dengan baik,” Ujar Taufik.
Meskipun implementasi program MBG di Kaltim masih menunjukkan perbedaan cakupan antar wilayah, menurut Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, program ini sudah membawa efek positif:
“Hasil evaluasi lapangan menunjukkan bahwa MBG bukan hanya soal asupan gizi anak, tapi juga membuka ruang hidup baru bagi petani lokal. Sayangnya, distribusinya belum merata,” kata Ananda usai kunjungan kerja ke Kukar, Senin (2/6/2025).
Ananda menggarisbawahi bahwa MBG berpotensi mendongkrak ekonomi lokal lewat rantai pasokan bahan pangan, meskipun distribusi dan keterjangkauan masih perlu diperluas dan diperbaiki.
Pemkab Kukar bergerak cepat merespons arahan pusat dengan menyiapkan Satgas percepatan MBG, menetapkan lokasi matang, dan mengajak pemangku kebijakan daerah aktif berkolaborasi. Evaluasi awal menunjukkan manfaat gizi untuk anak dan potensi peningkatan ekonomi petani, namun tantangan dalam distribusi dan pemerataan masih harus diatasi.
Pemkab diharapkan tidak hanya menyusun kebijakan, tetapi memastikan pelaksanaan dan akuntabilitas lapangan agar stunting turun, pertanian lokal berkembang, dan cakupan manfaat MBG menyeluruh di seluruh wilayah Kukar.(adv/Diskominfo Kukar)
