SAMARINDA – Berjalannya program Pro Bebaya menjadi suatu hal yang perlu dibahas. Bahkan, harus ada yang perlu dievaluasi. Seperti yang disampaikan oleh Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Abdul Rohim.
Ia menyoroti adanya indikasi penyelewengan dalam pengadaan program Pro Bebaya. Dimana, masyarakat mengeluhkan program yang terealisasi tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Banyak yang mengadukan realisasi Probebaya tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat,”katanya, Senin (6/5/2024).
Selain itu, adanya indikasi politisasi program yang dimanfaatkan oleh beberapa organisasi masyarakat. Khususnya pada Pemilu 2024 kemarin.
“Para RT biasanya tidak begitu paham prosedur di pemerintahan, mereka mengikuti saja. Namun, jika mereka yang menandatangani, mereka yang akan menghadapi masalah,”ujarnya.
Abdul Rohim menilai, perlunya partisipasi masyarakat dalam menentukan program Pro Bebaya. “Diperlukan perbaikan di masa mendatang. Terutama dalam hal pelaksanaan rembug warga mengenai usulan programnya,”sambungnya.
Abdul Rohim berharap Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda bisa mengevaluasi pelaksanaan program Pro Bebaya. Sehingga potensi adanya penyelewengan pun bisa dicegah.(SY/ADV/DPRD Kutim)
