SAMARINDA – Beberapa hari lalu, Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Samarinda Tahun Anggaran (T.A) 2023 melakukan hearing bersama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di Kantor DPRD Samarinda. Ada beberapa hal yang menjadi kritikan tajam oleh Pansus.
Salah satunya ialah Anhar. Dia menilai bahwa BPKAD tidak menjabarkan secara detail dan tuntas dalam penyusunan di LKPJ. Seharusnya, pelaporan harus jelas dan tuntas, meskipun LKPJ hanya dokumen administratif.
“Ya disini jelas bahwa BPKAD mengalami kesulitan dalam memberikan penjelasan yang memuaskan, yang menimbulkan pertanyaan tentang kinerjanya,”kritiknya, Sabtu (11/5/2024).
Selain itu pula, laporan yang tertulis tidak sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Anhar menemukan banyaknya permasalahan yang terjadi ketika proyek berjalan.
Contohnya, proyek terowongan. Proyek ini masih memiliki masalah dengan izin lingkungan maupun masalah lahan dengan pemerintah provinsi.
“Hal ini menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan antara kesepakatan di atas kertas dengan realitas implementasinya,”lanjutnya.
Anhar juga meminta BPKAD serius dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah.
“Diperlukan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kualitas pembahasan APBD di lembaga tersebut agar dapat mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan program dan proyek pembangunan,”tegasnya.(SY/ADV/DPRD Samarinda)
