SAMARINDA – Polemik pendidikan di Kaltim nyatanya tak pernah usai. Selain berurusan dengan keterbatasan sekolah, dan infrastruktur di dalamnya, Kaltim juga harus berhadapan dengan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) di dunia pendidikan. Khususnya dalam sektor pengawasan, melalui Pengawas Sekolah.
Baru-baru ini, Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Salehuddin memberikan sorotan tajam atas keterbatasan jumlah pengawas sekolah di Bumi Mulawarman. Namun lebih lanjut, ia membeberkan ada masalah yang lebih serius, yang harus segera ditangani.
“Soal penerapan Kurikulum Merdeka,” singkatnya, Jumat [03/11/2023]
Dia menerangkan, berdasarkan informasi yang ia terima dari beberapa kabupaten/kota, beberapa pengawas sekolah mengaku belum mendapatkan pembekalan soal Kurikulum Merdeka. Karena sosialisasi Kurikulum Merdeka baru diberikan kepada kepala sekolah dan guru-guru pengajar.
Karena itu menurutnya, pengawas sekolah harusnya diberikan sosialiasi yang komprehensif berkaitan dengan implementasi Kurikulum Merdeka. Karena pengawas sekolah bertugas untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap jalannya Kegiatan BElajar Mengajar (KBM) di sekolah-sekolah.
“Sejauh ini sudah kami sampaikan ke instansi terkait agar bisa dilakukan sosialisasi,” jelasnya.
Ia membeberkan, dalam sejumlah pertemuan yang dilakukan bersama Disdikbud Kaltim pihaknya meminta agar pemerintah bisa memberikan porsi anggaran dan kebijakan yang tepat untuk memaksimalkan fungsi pengawasan pada pengawas sekolah. Dengan demikian, harapannya kualitas pendidikan di Kaltim bisa mengalami peningkatan yang signifikan. [sia/ ADV DPRD Kaltim]
