Pantaukaltim.com, Samarinda – Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti menyayangkan disparitas atau perbedaan alokasi anggaran yang diberikan pemerintah dalam dunia pendidikan di Kota Tepian.
Menurutnya telah terjadi ketimpangan dana yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dengan anggaran pendidikan yang dialokasikan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud).
“Selisihnya cukup jauh ya. Kalau untuk infrastruktur kan Rp200 miliar lebih ya? Sedangkan untuk bidang pendidikan itu di bawah Rp100 miliar,” bebernya, Sabtu [20/4/2024].
Ia menegaskan, seluruh pihak tentu menginginkan adanya peningkatan kualitas hidup dan kesehatan. Peningkatan kualitas layanan publik juga diharapkan bisa tercipta, sehingga standar pelayanan minimal yang didapatkan masyarakat juga bisa mengalami peningkatan.
“In ikan yang ingin direalisasikan. Kesejahteraan masyarakat harus bisa optimal dengan anggaran Rp4,45 triliun dalam APBD kita,” sambung Puji.
Puji meminta agar anggaran yang berasal dari dana transfer, bantuan provinsi, serta sumber pendapatan lainnya, bisa dioptimalkan untuk kesejahteraan masyrakat, utamanya masalah sosial seperti kemiskinan dan pendidikan.
Ia menegaskan bahwa melalui keselarasan antara pembangunan infrastruktur dan peningkatan SDM, serta dengan penyinkronan regulasi dan implementasi yang baik, RKPD tahun 2025 diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Kota Samarinda. [dtn/ADV DPRD SMD]
