SAMARINDA – Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Sani Bin Husain, menyoroti permasalahan yang terus muncul dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem zonasi.
Ia meminta pemerintah untuk memastikan bahwa setiap zona memiliki cukup sekolah dan kuota yang merata.
“Sistem zonasi sejatinya diterapkan untuk mewujudkan pemerataan akses pendidikan. Namun, kita masih sering menghadapi kendala pada pemerataan kuota di setiap sekolah,” ujar Sani pada Kamis 22 Februari 2024.
Ia menegaskan bahwa pemerintah harus melakukan langkah-langkah konkret untuk memastikan setiap zona memiliki cukup sekolah dan kuota agar tidak ada zona yang kekurangan akses pendidikan.
“Jangan sampai di satu zona sekolahnya terbatas sehingga memaksa orang tua atau murid untuk mencari di zona lain,” tambahnya.
Sani juga menyampaikan keprihatinannya terkait pembangunan sekolah internasional tanpa memastikan bahwa sekolah-sekolah lokal juga memiliki kualitas dan ketersediaan yang sama.
“Level sekolah internasional seharusnya mencerminkan standar kualitas yang juga dimiliki oleh sekolah-sekolah lokal. Pemerintah harus memastikan bahwa semua sekolah memiliki fasilitas dan pengajar yang memadai,” ucapnya.
Selain itu, Sani menekankan bahwa pemerataan kualitas pendidikan juga harus dilakukan melalui rolling tenaga pengajar dan kepala sekolah.
Namun, ia mengingatkan bahwa kesejahteraan guru harus menjadi yang utama dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan.
“Dari situ nanti baru kita lakukan pemerataan kualitas pendidikan dengan rolling tenaga pengajar, rolling kepala sekolah, dan sebagainya. Tapi ingat yang paling utama, kesejahteraan guru,” pungkasnya. [Re/ADV/DPRD Kota Samarinda]
