Samarinda – Pemerataan sekolah di Kota Samarinda hingga kini masih belum tuntas. Apalagi masih ada kecamatan yang minim fasilitas pendidikan, sehingga memilih sekolah swasta.
Menurut Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Sani Bin Husain mengatakan bahwa saat ini sudah menerapkan sistem zonasi.
“Kita menggunakan sistem zonasi, jangan sampai ada zona tertentu yang sekolahnya sedikit, sampak dia gerak ke zona selanjutnyam” kata Sani, Sabtu (13/1/2024).
Hal itudiungkapkannya, karena berkaitan dengan pembangunan sekolah internasional yang sudah direncanakan sejak awal tahun 2023 lalu.
Termasuk beberapa fasilitas yang banyak dikeluhkan diberbagai sekolah. Di mana, menurutnya memang masih belum seimbang fasilitas yang diberikan untuk sekolah dipinggiran dan ditengah kota.
“Sekolah itu harus sama kualitasnya antara yang dipinggi kota atau pusat kota. Sehingga masyarakat mendapatkan layanan yang sama,” jelas Sani.
Dia juga meminta ketegasan dari pemerintah kota (pemkot) untuk memastikan tiap zona cukup dengan sekolah. Jangan sampai ada zona yang justru sekolahnya hanya satu padahal padat menduduknya.
Politisi Fraksi PKS itu meminta pemkot dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) bisa memastikan tidak ada anak yang sekolah di luar zonanya, kecuali swasta.
“Sehingga masyarakat bisa mendapatkan layanan yang sama. Jadi saya berharap kuota ditiap zona itu jangan sampai ada zona yang tidak ada sekolahnya,” tegasnya.
Sani mengharapkan guru yang kompeten tidak hanya tersedia di sekolah tengah kota, sementara dipinggiran tidak, ini akan menimbulkan kecemburuan.[wan/ADV/DPRD Kota Samarinda]
